Pekanbaru, DetakPatriaNews — Komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dalam memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, menerima langsung Penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas kontribusinya dalam membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat desa dan kelurahan.
Penghargaan tersebut diberikan dalam acara Peresmian Pos Bantuan Hukum dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, yang berlangsung di Aula Balai Serindit, Gubernuran Riau, pada Selasa, 21 Oktober 2025. Acara ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari Kemenkumham RI serta para tokoh daerah dan perwakilan lembaga bantuan hukum.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Dr. Supratman Andi Atgas, S.H., M.H., mewakili Kementerian Hukum dan HAM RI, serta Sherly Tjoanda, yang hadir sebagai Duta Pos Bantuan Hukum. Keduanya memberikan apresiasi atas langkah progresif yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menghadirkan layanan bantuan hukum gratis yang profesional hingga ke tingkat desa.
“Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan seluruh warga, termasuk di pelosok desa, memiliki hak yang sama dalam mendapatkan bantuan hukum. Pos Bantuan Hukum Desa adalah salah satu langkah nyata untuk mewujudkan keadilan yang merata,” ujar Bupati Anton dalam sambutannya.
Posbakum Desa, Jembatan Akses Keadilan di Pelosok
Inisiatif pembentukan Posbakum Desa/Kelurahan ini memungkinkan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, baik untuk kasus litigasi maupun non-litigasi, mendapatkan pendampingan hukum secara gratis dan berkualitas, melalui lembaga bantuan hukum (LBH) yang telah terverifikasi oleh Kemenkumham RI.
Langkah ini sangat relevan dengan semangat Rokan Hulu sebagai Negeri Seribu Suluk, di mana nilai-nilai keadilan, kepedulian, dan kebersamaan dijunjung tinggi dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Bupati Anton menegaskan bahwa capaian ini bukan hanya hasil kerja pemerintah semata, tetapi juga buah sinergi semua pihak, mulai dari lembaga hukum, tokoh masyarakat, hingga organisasi sipil yang peduli terhadap akses keadilan.
Contoh Inspiratif Bagi Daerah Lain
Dengan adanya dukungan penuh dari Pemerintah Daerah, Posbakum Desa diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, sekaligus menjadi role model bagi kabupaten/kota lain di Indonesia dalam menerapkan sistem bantuan hukum yang merata dan inklusif.***(ADV/DiskominfoRohul)
