Mandau, DetakPatriaNews.com – Wakil Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Peduli Anak dan Perempuan (Germas PPA), Rika Parlina SH, menyampaikan keprihatinan mendalam atas sikap Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kecamatan Mandau, Wati, yang dinilai tidak profesional dalam menangani kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa seorang perempuan berinisial S (21) di Duri, Kabupaten Bengkalis.
Menurut Rika, alih-alih memberikan pendampingan sejak awal, pihak UPT PPA Mandau justru menyalahkan Germas PPA yang sudah lebih dahulu turun tangan membantu korban. Padahal, pendampingan dilakukan atas permintaan langsung dari korban, setelah dirinya melaporkan keterlibatan suaminya RR (22) yang diduga memaksa dan mendukung tindakan pelecehan seksual terhadapnya oleh pelaku Z (43). Kasus tersebut kini telah viral di media sosial dan mendapat perhatian luas publik.
“Kenapa tidak dari awal mendampingi korban? Setelah tersangkanya ditangkap oleh Polsek Mandau dan kasus ini viral, baru mereka muncul dan bahkan melarang korban untuk meminta pendampingan dari Germas PPA,” tegas Rika Parlina saat diwawancarai DetakPatriaNews, Senin (1/7/2025).
Rika juga menegaskan bahwa Germas PPA mendampingi korban secara sukarela, tanpa meminta imbalan atau bayaran.
“Saya membantu korban dengan biaya pribadi, tidak satu rupiah pun saya minta. Justru Anda yang digaji oleh negara seharusnya berada di garda terdepan membantu korban,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rika mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) serta Bareskrim Mabes Polri, dan mendapatkan dukungan penuh untuk berkolaborasi dalam penanganan kasus-kasus perempuan dan anak.
“KemenPPA menyarankan agar Germas PPA aktif berkoordinasi dengan instansi pemerintah karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kolaborasi dengan lembaga masyarakat sangat diperlukan,” ungkap Rika.
Sementara itu, dari pihak Mabes Polri, Rika menyebut bahwa Kabareskrim juga mendukung Germas PPA untuk terus menjalin komunikasi dengan aparat penegak hukum di daerah.
“Kami diminta untuk terus bersinergi dengan kepolisian setempat agar proses hukum dan perlindungan terhadap korban berjalan optimal,” jelasnya.
Namun Rika menyayangkan sikap sebagian pejabat daerah yang masih melihat kehadiran lembaga seperti Germas PPA sebagai saingan, bukan sebagai mitra strategis.
“Kalau sikap seperti ini terus berlanjut, bagaimana kita bisa bersinergi? Kami hadir bukan untuk merebut peran, tapi untuk melengkapi dan membantu korban secara nyata,” katanya.
Rika juga mengkritik minimnya aksi konkret dari UPT PPA Mandau dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan langsung di lapangan.
“UPT PPA harusnya aktif turun ke masyarakat, menjelaskan peran mereka dan membangun kepercayaan. Bukan malah risih ketika korban mencari pendampingan ke Germas PPA. Kehadiran kami bukan untuk bersaing, tapi untuk menguatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak,” pungkas Rika Parlina.***(Surya)
