Rokan Hulu, DetakPatriaNews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, pada Senin (16/06/2025) bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
Rapat Paripurna ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj. Sumiartini, dan dihadiri oleh Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Sekda Rohul Muhammad Zaki, S.STP, M.Si, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, serta Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
Dalam penyampaian laporan, Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Hasil audit menunjukkan bahwa Kabupaten Rokan Hulu berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-9 kalinya secara berturut-turut.
> “Laporan audit BPK RI atas laporan keuangan telah kita terima pada Senin, 26 Mei 2025. Alhamdulillah, kita masih dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sembilan tahun berturut-turut,” ujar Anton.
Lebih lanjut, Bupati Anton menyebutkan bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, realisasi belanja APBD tahun 2024 sebesar Rp1.850.379.767.711,25 dari total anggaran sebesar Rp2.099.978.436.033.
Sementara itu, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp1.787.833.016.749,49 atau 88,18 persen dari target Rp2.027.353.825.501. Pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat, dana penyesuaian, dan transfer dari pemerintah provinsi.
Selain itu, Sisa Lebih Perhitungan Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp10.089.122.725,32.
Penutupan laporan oleh Bupati Anton menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.***(ADV/DiskominfoRohul)
