Rokan Hulu, DetakPatriaNews.com – Bupati Rokan Hulu, H. Anton, ST, MM, memimpin langsung rapat koordinasi terkait pembebasan dan perlindungan lahan pertanian serta kondisi sistem irigasi di Kabupaten Rokan Hulu, yang digelar di ruang rapat Rumah Dinas Bupati pada Rabu (30/04/2025).
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak penting, antara lain Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Fisman Hendri, S.Hut, Kaban Bappeda Drs. H. Yusmar, M.Si, Kadis Peternakan dan Perkebunan CH. Agung Nugroho, Kadis DPKAD Elbizri, Plt. Kadis PUPR H. Zulfikri, ST, Plt. Kadis DPMPTSP Munandar, SE, Kabag Hukum Erinaldi, SH, perwakilan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III dari Dirjen Kementerian PUPR, Camat Rambah Samo H. Amri, S.Sos, para penyuluh perkebunan, serta perwakilan desa-desa yang memiliki kawasan sawah yang mendapatkan aliran irigasi Osaka.
Dalam sambutannya, Bupati Anton menegaskan bahwa arah pembangunan pertanian di Rokan Hulu harus sejalan dengan program Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya dalam mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan nasional. Ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap lahan pertanian agar produksi pangan tetap terjaga dan meningkat.
“Alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit sudah terlalu luas. Saya minta kepada DPMPTSP, Camat, dan Pemerintah Desa agar tidak lagi menerbitkan izin perubahan fungsi lahan atau IPPT untuk lahan sawah,” tegas Anton.
Anton juga menginstruksikan agar dilakukan pendataan luas sawah per desa. Data tersebut harus dikirim melalui camat ke Dinas Pertanian untuk menjadi dasar penyesuaian jumlah penyuluh pertanian di masing-masing wilayah.
“Penyuluh pertanian nanti akan kita sesuaikan dengan luas sawah di wilayahnya. Mereka harus proaktif melakukan pembinaan kepada petani,” katanya.
Bupati Anton menyoroti pentingnya pengaturan sistem irigasi agar penggunaan air bisa maksimal dan efisien. Ia mengusulkan metode buka tutup aliran irigasi serta penyesuaian masa tanam agar distribusi air berjalan adil dan tepat sasaran.
Selain itu, Anton meminta Dinas PUPR untuk menjajaki kemungkinan pengalihan kewenangan pengelolaan jaringan irigasi Osaka dari Pemerintah Provinsi Riau ke Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Langkah ini bertujuan agar perawatan dan pengaturan aliran air ke sawah dapat dilakukan secara lebih efektif dan tidak terkendala birokrasi lintas tingkat.
“Air adalah kunci utama dalam pertanian. Kita ingin irigasi Osaka ini bisa dikelola langsung oleh daerah agar tidak terjadi hambatan dalam pengaliran air ke lahan petani,” ujarnya.
Mengakhiri rapat, Bupati Anton berharap seluruh OPD, pemerintah desa, dan penyuluh pertanian dapat bersinergi mendorong peningkatan kesejahteraan petani padi, agar penghasilan mereka bisa menyamai petani sawit.
“Kita harus membuat konsep yang kuat agar sawah menjadi sumber penghasilan yang layak. Kalau kita serius, swasembada pangan di Rokan Hulu bukan sekadar mimpi,” pungkasnya.***(ADV/Diskominfo Rohul)
