Rokan Hulu, DetakPatriaNews.Com — Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Evenri Sihombing, S.E., M.Si., bersama jajaran, melakukan peninjauan intensif ke sejumlah proyek pembangunan gedung di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) pada Rabu (10/12/2025). Peninjauan ini bertujuan memastikan penggunaan anggaran dari APBN, APBD Riau, hingga APBD Rohul berjalan tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.
Kunjungan tersebut turut didampingi Bupati Rohul Anton, S.T., M.M., Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M., Ketua DPRD Rohul Hj. Sumiartini, serta Dirut RSUD Rokan Hulu dr. Zuldi Afki, Sp.P.
Dua lokasi menjadi fokus utama pengawasan, yakni Gedung DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang baru serta proyek Gedung 6 Lantai RSUD Rokan Hulu yang telah terbengkalai hampir sembilan tahun.
Proyek Disebut Sudah “On The Track”
Dalam keterangannya, Evenri Sihombing menegaskan bahwa secara visual, kedua proyek tersebut dinilai berjalan sesuai jalurnya.
“Kalau bangunan gedung DPRD dan RSUD Rokan Hulu secara visual sudah on the track. Karena juga dari awal perencanaan selalu kita kawal,” ujar Evenri.
Meski demikian, BPKP tetap memberikan sejumlah catatan perbaikan kepada pihak kontraktor dan instansi terkait.
Catatan Kritis untuk Proyek Baru di RSUD
Pada proyek pembangunan gedung baru RSUD Rokan Hulu yang dibiayai DAK TA 2025 senilai sekitar Rp 5 miliar, BPKP menyoroti sejumlah aspek dasar yang harus segera diperbaiki.
BPKP meminta:
memastikan atap tidak bocor,
pekerjaan harus sesuai kontrak kerja,
seluruh detail teknis dipenuhi sebelum serah terima.
Gedung DPRD Rohul Juga Terima Evaluasi
Untuk Gedung DPRD Rohul yang baru diselesaikan, BPKP telah menyerahkan daftar catatan perbaikan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim). Catatan tersebut mencakup pembenahan pada bagian depan gedung dan sejumlah area interior.
Audit Fisik Menjadi Syarat Mutlak Sebelum Melanjutkan RSUD 6 Lantai
Fokus utama BPKP adalah rencana lanjutan pembangunan Gedung 6 Lantai RSUD Rokan Hulu yang akan dimulai kembali pada TA 2026, setelah sekitar 9 tahun mangkrak.
Evenri menegaskan dukungan BPKP terhadap kelanjutan proyek ini, namun dengan syarat ketat:
“Kita mendukung lanjutan pembangunannya, namun dilakukan audit fisik bangunannya dan biaya awal pembangunan gedungnya. Hal ini supaya tidak ada masalah lagi ke depannya,” tegas Evenri yang juga merupakan Putra Ujungbatu Rohul.
Audit fisik dan audit biaya dianggap penting untuk meminimalisir risiko hukum serta memastikan struktur yang ada layak diteruskan.
DPRD Rohul Dukung Penuh, Anggaran Pinjaman Rp 146 Miliar Masuk KUA-PPAS 2026
Ketua DPRD Rohul, Hj. Sumiartini, menyatakan bahwa seluruh catatan BPKP telah diteruskan kepada Disperkim dan pihak terkait. Ia memastikan lembaganya siap mendukung kelanjutan proyek RSUD 6 lantai.
“Untuk lanjutan pembangunannya, kami dari DPRD Rohul sudah menyampaikan kepada Bupati Rokan Hulu. Ada dana yang akan dipinjam sebesar Rp 146 miliar dan sudah masuk pada Rancangan KUA-PPAS TA 2026,” jelasnya.
RSUD Rohul Siap Tindaklanjuti Arahan BPKP
Direktur RSUD Rokan Hulu, dr. Zuldi Afki, menyampaikan apresiasi atas evaluasi BPKP dan memastikan seluruh catatan yang diberikan akan segera ditindaklanjuti demi peningkatan layanan kesehatan masyarakat.***(ADV/DiskominfoRohul)
